PW GP Al Washliyah Jakarta: Stop Sebarkan Hoaks, Jangan Ganggu Fokus Kinerja Kepala BGN Nanik S. Deyang
Stop Sebar Hoaks! PW GPA DKI Jakarta Minta Publik Dukung Kinerja Kepala BGN dalam Menyukseskan Program MBG
Isu Penangkapan Kepala BGN Nanik S. Deyang Hoaks, Jangan Ganggu Program Makan Bergizi Gratis
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu Kepala BGN Ditangkap KPK adalah Hoaks, Ajak Publik Lawan Disinformasi
PW GPA Jakarta: Hoaks Penangkapan Kepala BGN Menyesatkan Publik, Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi
PW GPA Jakarta: Jangan Percaya Hoaks, Kepala BGN Fokus Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta, 2 Juli 2026 ,– Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan keprihatinan atas beredarnya informasi palsu (hoaks) yang menyebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, ditangkap oleh KPK terkait dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Juni 2026.
Ketua PW Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi DKI Jakarta, Dedi Siregar, menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan informasi bohong, menyesatkan, dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang sedang bekerja menjalankan program strategis pemerintah.
“Informasi yang menyebut Ibu Nanik S. Deyang ditangkap KPK adalah kabar bohong. Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Stop menyebarkan hoaks yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara,” tegas Dedi Siregar.
“PW Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan penyebaran hoaks. Informasi yang menyebut Kepala BGN Nanik S. Deyang ditangkap KPK tidak memiliki dasar fakta dan tidak didukung oleh satu pun pemberitaan dari media yang kredibel maupun pernyataan resmi dari lembaga terkait,” ujar Dedi Siregar.
Menurutnya, penyebaran informasi palsu tidak hanya merugikan nama baik seseorang, tetapi juga dapat mengganggu jalannya program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pemenuhan gizi.
Dedi menjelaskan bahwa saat ini Kepala BGN justru sedang memfokuskan berbagai langkah pembenahan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan semakin efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Salah satu kebijakan yang tengah dilakukan adalah refocusing sasaran penerima manfaat dengan memprioritaskan kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta para siswa sekolah.
Selain itu, BGN juga mengedepankan efisiensi anggaran, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kualitas layanan. Orientasi program tidak lagi semata-mata mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, memberikan dampak nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Kami menilai langkah tersebut merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” lanjutnya.
Dedi Siregar juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Menurutnya, penyebaran hoaks dapat menimbulkan keresahan dan menghambat upaya pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas nasional.
“Berdasarkan fakta yang ada, klaim bahwa Kepala BGN Nanik S. Deyang ditangkap karena dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis merupakan konten palsu (fabricated content). Tidak ada satu pun media kredibel maupun informasi resmi yang membenarkan narasi tersebut,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, PW Gerakan Pemuda Al Washliyah Provinsi DKI Jakarta mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Mari bersama-sama melawan hoaks dengan mengedepankan literasi digital dan memastikan setiap informasi yang diterima berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Jangan sampai berita bohong memecah persatuan dan mengganggu kerja nyata untuk kepentingan masyarakat,” tutup Dedi Siregar.
